SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 28 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG 
JAMINAN USAHA PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a.	bahwa  bidang  Pertanian  sangat  strategis  dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan;
b.	bahwa  Petani  sangat  rentan  karena  Usaha  Tani  sering menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani;
c.	bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan ekonomi kepada petani yang posisinya lemah, perlu mengatur mengenai Jaminan Usaha Petani;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Usaha Petani;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         Nomor 5234);
4.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 5433);
5.	Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
9.	Peraturan  Daerah  Jawa  Tengah  Nomor  2  Tahun  2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
10.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
11.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
12.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN USAHA PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

TENTANG 
JAMINAN USAHA PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang	:	a.	bahwa  bidang  Pertanian  sangat  strategis  dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan;
e.	bahwa  Petani  sangat  rentan  karena  Usaha  Tani  sering menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani;
f.	bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan ekonomi kepada petani yang posisinya lemah, perlu mengatur mengenai Jaminan Usaha Petani;
g.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Usaha Petani;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
14.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         Nomor 5234);
15.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          Nomor 5433);
16.	Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5679);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
20.	Peraturan  Daerah  Jawa  Tengah  Nomor  2  Tahun  2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
21.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
22.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
23.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN USAHA PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Jaminan Usaha Petani adalah perlindungan dan pemberdayaan Petani untuk memperkuat posisi ekonominya.
6.	Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7.	Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.	Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau perikanan.
9.	Buruh Tani adalah setiap orang yang bekerja pada Petani dengan memperoleh upah sebagai imbalan baik berupa uang atau bukan uang.
10.	Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
11.	Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
12.	Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
13.	Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan dalam suatu agroekosistem.
14.	Pertanian Organik adalah pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis.
15.	Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
16.	Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
17.	Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

Pasal 2
Jaminan Usaha Petani diselenggarakan berdasarkan asas:
a.	kemudahan dan perlakuan khusus;
b.	kebersamaan;
c.	efisiensi-berkeadilan; dan
d.	keberlanjutan.

Pasal 3
Ruang lingkup Jaminan Usaha Petani meliputi:
a.	Perlindungan Petani;
b.	Pemberdayaan Petani; dan
c.	Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Tani.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4
Pemerintah Daerah dalam Jaminan Usaha Petani mempunyai tugas dan wewenang:
a.	menyusun kebijakan Jaminan Usaha Petani;
b.	menyusun perencanaan Jaminan Usaha Petani;
c.	menyediakan sumber pembiayaan dan pendanaan Jaminan Usaha Petani; dan
d.	melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan Jaminan Usaha Petani.

Pasal 5
(1)	Kebijakan Jaminan Usaha Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun berdasarkan:
a.	daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
b.	rencana tata ruang wilayah;
c.	perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.	tingkat pertumbuhan ekonomi;
e.	jumlah Petani;
f.	kebutuhan prasarana dan sarana; dan
g.	kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(2)	Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6
Ruang Lingkup Perlindungan Petani meliputi:
a.	akses tanah pertanian yang dikuasai Pemerintah Daerah;
b.	prasarana dan sarana produksi Pertanian;
c.	kepastian usaha;
d.	penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
e.	ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f.	sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
g.	Asuransi Pertanian.

Pasal 7
(1)	Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada:
a.	Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
b.	Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
c.	Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf e diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua
Akses Tanah Pertanian yang Dikuasai Pemerintah Daerah

Pasal 8
(1)	Pemerintah Daerah menjamin akses tanah pertanian bagi Petani, terutama Petani penggarap dan buruh tani tanaman pangan, untuk memanfaatkan tanah Pertanian yang dikuasai Pemerintah Daerah.
(2)	Akses tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembukaan atau pengembangan lahan pertanian baru dari tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak atau belum dimanfaatkan secara produktif.
(3)	Pembukaan atau pengembangan lahan pertanian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.
(4)	Tata cara akses tanah pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 9
(1)	Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian
(2)	Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
a.	jalan Usaha Tani; 
b.	embung; dan
c.	jaringan irigasi.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 10
(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
(2)	Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) paling sedikit meliputi:
a.	benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
b.	alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(3)	Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
(4)	Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 11
(1)	Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah.
(2)	Tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kepastian Usaha

Pasal 12
(1)	Pemerintah Daerah memberikan kepastian berusaha bagi petani meliputi:
a.	menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
b.	memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
c.	mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.
(2)	Persyaratan dan tata cara pemberian kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 13
(1)	Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang membebani petani dalam menjalankan Usaha Tani.
(2)	Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian basah.
(3)	Tata cara penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 14
(1)	Pemerintah Daerah memberikan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)	Perhitungan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a.	menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
b.	menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati;dan
c.	menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
(3)	Tata cara pemberian bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 15
(1)	Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.
(2)	Dalam membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada      ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kerja sama daerah.
(3)	Pemerintah Daerah mensosialisasikan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Petani.
(4)	Tata cara penyelenggaraan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16
Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
a.	peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular;dan
b.	upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian

Pasal 17
(1)	Pemerintah Daerah melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian.
(2)	Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen.

(3)	Kerugian gagal panen sebagaimana di maksud pada ayat (2) akibat:
a.	bencana alam;
b.	serangan organisme pengganggu tumbuhan;
c.	wabah penyakit hewan menular;
d.	dampak perubahan iklim.

Pasal 18
(1)	Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Daerah.
(2)	Tata cara penyelenggaraan Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(2)	Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
b.	kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
c.	sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
d.	bantuan pembayaran premi.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20
(1)	Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
(2)	Ruang lingkup pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	pendidikan dan pelatihan;
b.	penyuluhan dan pendampingan;
c.	pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
d.	penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
e.	kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
f.	penguatan Kelembagaan Petani.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21
(1)	Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
(2)	Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada     ayat (1) antara lain berupa:
a.	pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
b.	pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
c.	pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
(3)	Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 22
(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
(2)	Tata cara fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 23
(1)	Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
(2)	Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
(3)	Pemerintah Daerah menyediakan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
(4)	Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
(5)	Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Petani dapat melakukan:
a.	tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
b.	analisis kelayakan usaha; dan
c.	kemitraan dengan Pelaku Usaha.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 24
(1)	Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
(2)	Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
a.	mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
b.	mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
c.	mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
d.	memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
e.	membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
f.	mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
g.	mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
h.	mengembangkan pasar lelang; dan
i.	menyediakan informasi pasar.

Pasal 25
(1)	Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi kemitraan usaha antara Pelaku Usaha dengan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26
(1)	Setiap pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan Komoditas Pertanian dalam negeri
(2)	Komoditas Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama adalah Komoditas Pertanian daerah.

Pasal 27
(1)	Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu.
(2)	Pemerintah Daerah membina Petani untuk memenuhi standar mutu Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28
Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pola konsumsi Komoditas Pertanian dalam negeri, terutama Komoditas Pertanian daerah.

Bagian Kelima
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 29
(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
(2)	Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a.	pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
b.	pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
c.	pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
d.	pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 30
(1)	Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
(2)	Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.	kerja sama alih teknologi; dan
c.	penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 31
(1)	Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam                Pasal 30 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
a.	sarana produksi Pertanian;
b.	harga Komoditas Pertanian;
c.	peluang dan tantangan pasar;
d.	prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
e.	pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
f.	pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
g.	ketersediaan lahan Pertanian.
(2)	Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Penguatan Kelembagaan

Pasal 32
(1)	Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
(2)	Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 33
(1)	Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:
a.	Kelompok Tani;
b.	Gabungan Kelompok Tani;
c.	Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
(2)	Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 34
Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33   ayat (1).

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BURUH TANI

Pasal 35
(1)	Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan Buruh Tani.
(2)	Pemerintah Daerah mendorong supaya Buruh Tani mampu dan bersedia melakukan Usaha Tani sendiri.
(3)	Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada Buruh Tani untuk memanfaatkan tanah pertanian atau tanah yang dapat difungsikan untuk pertanian yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
(4)	Pemerintah Daerah memberikan prioritas bantuan modal kepada Buruh Tani yang ingin melakukan Usaha Tani secara mandiri.
(5)	Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani berlaku secara mutatis mutandis untuk Buruh Tani yang ingin melakukan Usaha Tani sendiri.

BAB VI
PERTANIAN ORGANIK

Pasal 36
(1)	Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pertanian organik.
(2)	Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan subsidi kepada Petani yang menjalankan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu mengatasi kerugian yang terjadi pada periode tanam pertama.
(3)	Tata cara pemberian fasilitas dan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN 

Pasal 37
Pembiayaan atas Jaminan Usaha Petani yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 38
Pembiayaan atas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39
(1)	Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengusulkan kepada lembaga perbankan untuk membentuk unit khusus pertanian.
(3)	Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 40
(1)	Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Tani, lembaga perbankan berperan aktif membantu Petani dalam pemenuhan persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
(2)	Selain melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga perbankan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani mengakses fasilitas perbankan.
(3)	Lembaga perbankan dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk Usaha Tani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis.

Pasal 41
(1)	Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah khusus di bidang pertanian dan menugasi Lembaga tersebut untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 42
(1)	Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani, Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
(2)	Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
(3)	Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43
(1)	Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Usaha Petani.
(2)	Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44
(1)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam     Pasal 43 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
(2)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada              ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
a.	penyusunan perencanaan;
b.	Perlindungan Petani;
c.	Pemberdayaan Petani;
d.	pembiayaan dan pendanaan; dan
e.	pengawasan.

Pasal 45
Peran serta masyarakat dalam Perlindungan Petani meliputi:
a.	memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
b.	mengutamakan konsumsi komoditas Pertanian dalam negeri, terutama komoditas Pertanian Daerah;
c.	menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
d.	melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46
Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Petani meliputi:
a.	pendidikan nonformal;
b.	pelatihan dan pemagangan;
c.	penyuluhan;
d.	pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
e.	penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
f.	pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan;dan/atau
g.	pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 47
(1)	Petani dilarang menanam jenis tanaman yang tidak sesuai dengan pola tanam.
(2)	Setiap orang dilarang:
a.	menanam pepohonan atau mendirikan bangunan di sekitar lahan Pertanian yang dapat mengganggu Usaha Tani;
b.	melakukan perburuan terhadap hewan pemangsa hama pertanian; dan
c.	membuat tidak berfungsi prasarana pertanian.
(3)	Pejabat yang berwenang dilarang melakukan pelelangan terbuka untuk sewa tanah pertanian yang dikuasai Daerah yang berakibat mengurangi kesempatan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48
(1)	Petani atau setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif.
(2)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	teguran lisan;
b.	teguran tertulis;
c.	penghentian sementara kegiatan;
d.	penghentian tetap kegiatan; dan/atau
e.	denda administratif.
(3)	Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49
Pejabat berwenang yang melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 50
(1)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkugan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah Ini.
(2)	Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.	meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d.	memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g.	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.	menghentikan penyidikan; dan/atau
k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51
(1)	Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama               3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2)	Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama                6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan    ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO
Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 28

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: 
(28/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR	28 TAHUN 2018

TENTANG
JAMINAN USAHA PETANI

I.	UMUM

Indonesia dikenal sebagai negara agraris di mana masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian utamanya di bidang pertanian. Dalam kaitan dengan tujuan nasional, bidang pertanian sangat strategis maknanya dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan.
Urusan pemerintahan bidang pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah untuk dilaksanakan sesuai Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian tersebut Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Dalam rangka memberikan perlindungan ekonomi kepada petani yang posisinya marjinal atau lemah maka diperlukan pengaturan untuk memberikan Jaminan Usaha Petani.
Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Jaminan Usaha untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memberikan jaminan usaha bagi petani dengan melindungi dan sekaligus memberdayakan Petani di mana petani akan mampu menghasilkan produk pertanian yang baik dan produknya tersebut akan mampu terbeli atau terserap oleh pasar.
Dikaitkan dengan kondisi empiris Kota Salatiga, beberapa tahun terakhir terjadi laju penurunan jumlah petani yang sangat drastis. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bidang pertanian sudah tidak memberikan daya tarik bagi para petani sendiri serta berimplikasi pada semakin berkurangnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian secara keseluruhan di Kota Salatiga. Hal itu dapat menjadi ancaman bagi kemandirian dan ketahanan pangan Kota Salatiga di masa depan.
Oleh karena itu, bidang pertanian harus memiliki daya tarik sehingga tidak semakin ditinggalkan oleh para petani. Sejalan dengan itu maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Usaha Petani yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pada usaha tani, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi petani, memberikan insentif kepada petani supaya tetap menjalankan usaha tani, dan mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang Kewajiban Pemerintah Daerah, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Tani, Pertanian Organik, Pembiayaan dan Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi, dan Ketentuan Pidana. Dengan demikian diharapkan pengaturan itu dapat menciptakan kepastian usaha bagi petani.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemudahan dan perlakuan khusus” adalah penyelenggaraan Jaminan Usaha Petani dilakukan dengan memperhatikan kondisi Petani yang rentan atau lemah sehingga dengan perlindungan tersebut dapat dicapai persamaan dan keadilan yang lebih substansial.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Jaminan Usaha Petani dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Jaminan Usaha Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Jaminan Usaha Petani dilaksanakan secarakonsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan pembangunan daerah” terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menjamin akses tanah pertanian bagi Petani, terutama Petani penggarap dan buruh tani tanaman pangan, untuk memanfaatkan tanah Pertanian yang dikuasai Pemerintah Daerah” antara lain dengan memberlakukan sistem lelang khusus bagi Petani sekaligus membatasi sistem lelang terbuka yang memberikan kesempatan bagi pemilik modal besar untuk memanfaatkan tanah pertanian produktif yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah” antara lain tanah eks bengkok.
Ayat (3)
Cukup jelas. 
Ayat (4)
Cukup jelas. 
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Kejadian luar biasa misalnya jika terjadi panen raya atau keadaan lain dimana harga komoditas pertanian mengalami kemerosotan yang mengakibatkan petani mengalami kerugian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.
Huruf b
Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.
Huruf c
Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.
Huruf d
Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada Petani yang mengusahakan Pertanian Organik supaya kerugian yang selalu terjadi pada periode tanam pertama tidak ditanggung oleh Petani sendiri yang dapat berakibat mengganggu kesejahteraan hidupnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hewan pemangsa hama pertanian” antara lain burung hantu, ular sawah dan lain-lain.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “pelelangan terbuka” yaitu penentuan pemenang lelang berdasarkan penawaran harga sewa tertinggi.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 26