Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Asas, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan - Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro - Pendataan Usaha Mikro - Pengembangan Sumber Daya Manusia - Pembiayaan - Produksi dan Produktivitas - Kemitraan dan Jejaring Usaha - Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi - Pemasaran - Dukungan Kelembagaan Usaha Mikro - Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Mikro - Sanksi Administrasi - Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kudus

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kudus

Tanggal Penetapan

05 Februari 2018

Tanggal Pengundangan

06 Februari 2018

Tanggal Berlaku

06 Februari 2018

Sumber

BD No 2/2018

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PEREKONOMIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kudus

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup No. 2 ttg Usaha Mikro.rtf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

USAHA-MIKRO

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD No 2/2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

ABSTRAK:

a. bahwa Usaha Mikro, sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktivitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran; b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf Q angka 7 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro; c. bahwa guna pengaturan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Kudus; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima; 13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Asas, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan dan Pengembangan - Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro - Pendataan Usaha Mikro - Pengembangan Sumber Daya Manusia - Pembiayaan - Produksi dan Produktivitas - Kemitraan dan Jejaring Usaha - Fasilitasi Perizinan dan Standarisasi - Pemasaran - Dukungan Kelembagaan Usaha Mikro - Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Mikro - Sanksi Administrasi - Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
20 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521