Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian/istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). - Kelembagaan BPD yang terdiri dari pimpinan dan bidang. - Fungsi dan Tugas BPD. - Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD. - Mekanisme Musyawarah BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD. - Biaya Pengisian Anggota BPD Dan/Atau Anggota BPD Antar Waktu. - Pembinaan dan Pengawasan. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonosobo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Wonosobo

Tanggal Penetapan

16 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

17 Mei 2018

Tanggal Berlaku

17 Mei 2018

Sumber

LD No 5/2018

Subjek

DESA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 5 Th. 2018 ttg BPD_SALINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

desa

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 5/2018

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga Desa yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa, mengoptimalkan pelaksanaan demokrasi di tingkat Desa serta menyalurkan dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat Desa b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian/istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). - Kelembagaan BPD yang terdiri dari pimpinan dan bidang. - Fungsi dan Tugas BPD. - Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD. - Mekanisme Musyawarah BPD dan Peraturan Tata Tertib BPD. - Biaya Pengisian Anggota BPD Dan/Atau Anggota BPD Antar Waktu. - Pembinaan dan Pengawasan. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2018.
23 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521