Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2017

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Jenis Pembayaran Bab IV Mekanisme Pembayaran Non Tunai Bab V Pembinaan dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2017 tentang SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Panjang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Padang Panjang

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

17 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

17 Oktober 2017

Sumber

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Panjang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWAKO NO 29 TAHUN 2017 ttg Sistem Pembayaran Non-Tunai Dalam Belanja APBD Kota Padang Panjang.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

sistem pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai. b. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan berpotensi korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi; c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu diatur dalam Peraturan Walikota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2011
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Jenis Pembayaran Bab IV Mekanisme Pembayaran Non Tunai Bab V Pembinaan dan Pengawasan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2017

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT