Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2017

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Pelaksanaan TLHP Bab III Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan TLHP Bab IV Status TLHP Bab V Sanksi Bab VI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

18 Agustus 2017

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2017

Sumber

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 72 TAHUN 2017 ttg TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMDA PROV SUMBAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 72,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) maka setiap Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); b. bahwa agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan optimal, maka setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun1958 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Pelaksanaan TLHP Bab III Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan TLHP Bab IV Status TLHP Bab V Sanksi Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
Mencabut Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2009
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2017

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT