Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 24 Tahun 2014

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Pamekasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mempedomani RKPD Tahun 2015 dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan pagu dana sesuai kemampuan daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pamekasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Pamekasan

Tanggal Penetapan

30 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

30 Mei 2014

Tanggal Berlaku

30 April 2014

Sumber

BD No 11B

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2014-RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

rencana kerja

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD No 11B

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa guna menjamin agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan sistem perencanaan yang matang ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013; 21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 38 Tahun 2013; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2010-2025; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Pamekasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban mempedomani RKPD Tahun 2015 dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan dengan pagu dana sesuai kemampuan daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521