Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 41 Tahun 2015

Pembentukan unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungaguung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; visi misi dan prinsip layanan; pembentukan dan kedudukan; susunan organisasi; tugas dan tanggung jawab; pembinaan; tata kerja dan standar operasional prosedur; pembiayaan; penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungaguung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

14 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2015

Tanggal Berlaku

14 Desember 2015

Sumber

Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 41

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Tulungagung No. 82 Tahun 2020 tentang UNIT LAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN TULUNGAGUNG

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pembentukan organisasi

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungaguung

ABSTRAK:

a. bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan sehingga diperlukan upaya perlindungan sosial terhadap anak; b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematik maka perlu dibentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2014
peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; visi misi dan prinsip layanan; pembentukan dan kedudukan; susunan organisasi; tugas dan tanggung jawab; pembinaan; tata kerja dan standar operasional prosedur; pembiayaan; penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
jumlah 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 41 Tahun 2015

Pembentukan unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungaguung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT