Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bab IV Tugas dan Wewenang; Bab V Perencanaan; Bab VI Pemanfaatan; Bab VII Pengendalian; Bab VIII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah bahan Berbahaya dan Beracun; Bab IX Sistem Informasi; Bab X Hak, Kewajiban dan Larangan; Bab XI Peran Masyarakat; Bab XII Pengawasan dan Sanksi Administratif; Bab XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Bab XIV Penyidikan; Bab XV Ketentuan Pidana; Bab XVI Ketentuan Peralihan; Bab XVII Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kepanjen

Tanggal Penetapan

24 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

24 Mei 2016

Tanggal Berlaku

24 Mei 2016

Sumber

LD No 3 Seri D

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

3 Perlindungan dan Pengelolaan LH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Lingkungan HIDUP

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No 3 Seri D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dan dikelola secara bijaksana dan bertanggungjawab agar senantiasa memberikan manfaat bagi manusia secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman; b. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malang harus selaras dengan asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat serta antisipatif terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di masa yang akan datang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No 12 Tahun 1950; 3. UU No 5 Tahun 1960; 4. UU No 11 Tahun 1974; 5. UU No 5 Tahun 1990; 6. UU No 5 Tahun 1994; 7. UU No 6 Tahun 1994; 8. UU No 26 Tahun 2007; 9. UU No 18 Tahun 2008; 10. UU No 32 Tahun 2009; 11. UU No 41 Tahun 2009; 12. UU No 11 Tahun 2010; 13. UU No 12 Tahun 1011; 14. UU No 23 Tahun 2014; 15. PP No 18 Tahun 1999; 16. PP No 41 Tahun 1999; 17. PP No 54 Tahun 2000; 18. PP No 74 Tahun 2001; 19 PP No 82 Tahun 2001; 20. PP No 79 Tahun 2005; 21. PP No 27 Tahun 2012; 22. Permen Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2006; 23. Permen Lingkungan Hidup No 2 Tahun 2008; 24. Permen Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2008; 25. Permen Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2008; 26. Permen Lingkungan Hidup No 6 Tahun 2008; 27. Permen Lingkungan Hidup No 12 Tahun 2009; 28. Permen Lingkungan Hidup No 18 Tahun 2009; 29. Permen Lingkungan Hidup No 24 Tahun 2009; 30. Permen Lingkungan Hidup No 30 Tahun 2009; 31. Permen Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010; 32. Permen Lingkungan Hidup No 14 Tahun 2010; 33. Permen Lingkungan Hidup No 6 Tahun 2010; 34. Permen Lingkungan Hidup No 15 Tahun 2010; 35. Permen Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012; 36. Permen Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2012; 37. Permen Lingkungan Hidup No 2 Tahun 2013; 38. Permen Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2013; 39. Permen Lingkungan Hidup No 6 Tahun 2013; 40. Permen Lingkungan Hidup No 8 Tahun 2013; 41. Permendagri No 80 Tahun 2015; 42. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/1995; 43. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008; 45. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009; 46. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011; 47. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Juncto Nomor 52 Tahun 2014 ; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011;
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bab IV Tugas dan Wewenang; Bab V Perencanaan; Bab VI Pemanfaatan; Bab VII Pengendalian; Bab VIII Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah bahan Berbahaya dan Beracun; Bab IX Sistem Informasi; Bab X Hak, Kewajiban dan Larangan; Bab XI Peran Masyarakat; Bab XII Pengawasan dan Sanksi Administratif; Bab XIII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Bab XIV Penyidikan; Bab XV Ketentuan Pidana; Bab XVI Ketentuan Peralihan; Bab XVII Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2016.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 10 Seri E)
63 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521