Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 6 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan batasan istilah dalam penggunaannya. Diatur tentang ketentuan umum; retribusi perizinan tertentu; objek, subjek, dan wajib retribusi perizinan tertentu; jenis-jenis retribusi perizinan tertentu; tata cara perhitungan retribusi; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; peninjauan penetapan tarif retribusi; wilayah pemungutan; pemungutan retribusi perizinan tertentu; retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); rettribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; retribusi gangguan; retribusi izin trayek; retribusi izin usaha perikanan; sosialisasi retribusi perizinan tertentu; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; penagihan retribusi; kedaluarsa penagihan; pemeriksaan; pemanfaatan; insentif pemungutan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kota Sibolga

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Sibolga

Tanggal Penetapan

18 April 2012

Tanggal Pengundangan

18 April 2012

Tanggal Berlaku

18 April 2012

Sumber

LD.2012/NO.6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Sibolga

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 6_2012_Retribusi Perizinan Tertentu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

a. Peraturan Daerah Daerah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Tanah; b. Peraturan Daerah Daerah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; c. Peraturan Daerah Daerah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Keras; d. Peraturan Daerah Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan ; e. Peraturan Daerah Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pendaftaran Break Mesin dan Becak Dayung; f . Peraturan Daerah Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Mengemudi Becak Dayung; g. Peraturan Daernh Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; h . Peraturan Daerah Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Kesehatan ; i . Peraturan Daerah Daerah Nomm 12 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Perusahaan; j . Peraturan Daerah Daerah Nome : 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Biaya Administrasi Tanda Daftar Perusahaan; k. Peraturan Daerah Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan; l . Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata; m. Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek; n. Peraturan Daerah Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Bedasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 8 Drt. Tahun 1956; UU Nomor 49 Prp Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010;Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM masing-masing Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 ; Permendagri Nomor 27 Tahun 2009; Perda Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008; Perda Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008; Perda Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008; Perda Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008; Perda Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008; Perda Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan batasan istilah dalam penggunaannya. Diatur tentang ketentuan umum; retribusi perizinan tertentu; objek, subjek, dan wajib retribusi perizinan tertentu; jenis-jenis retribusi perizinan tertentu; tata cara perhitungan retribusi; prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi; peninjauan penetapan tarif retribusi; wilayah pemungutan; pemungutan retribusi perizinan tertentu; retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); rettribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; retribusi gangguan; retribusi izin trayek; retribusi izin usaha perikanan; sosialisasi retribusi perizinan tertentu; pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; penagihan retribusi; kedaluarsa penagihan; pemeriksaan; pemanfaatan; insentif pemungutan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2012.
Dengan berlakunya Perda ini, maka: 1. Perda Nomor 26 Tahun 1998; 2. Perda Nomor 27 Tahun 1998; 3. Perda Nomor 28 Tahun 1998; 4. Perda Nomor 17 Tahun 2000; 5. Perda Nomor 11 Tahun 2001; 6. Perda Nomor 12 Tahun 2001; 7. Perda Nomor 2 Tahun 2003; 8. Perda Nomor 6 Tahun 2003; 9. Perda Nomor 12 Tahun 2003; 10. Perda Nomor 13 Tahun 2003; 11. Perda Nomor 14 Tahun 2003; 12. Perda Nomor 8 Tahun 2004; 13. Perda Nomor 5 Tahun 2008; 14. Perda Nomor 7 Tahun 2008; Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Perda ini berlaku, Retribusi daerah yang masih terutang berdasarkan Perda yang lama sepanjang tidak diatur dalam Perda ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang. - Dengan berlakunya Perda ini, peraturan pelaksanaan yang ada di bidang retribusi daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
39 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 6 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT