Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong No. 4 Tahun 2011

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

09 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

13 Juni 2011

Tanggal Berlaku

13 Juni 2011

Sumber

Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 42 Seri C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

KAB_REJANG LEBONG_4_2011_RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHANKEBERSIHAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI-PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 42 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten; b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui jasa pelayanan persampahan/kebersihan, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan di bidang persampahan/kebersihan, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 8 Tahun 1981 4. UU No. 23 Tahun 1997 5. UU No. 17 Tahun 2003 6. UU No. 1 Tahun 2004 7. UU No. 10 Tahun 2004 8. UU No. 32 Tahun 2004 9. UU No. 33 Tahun 2004 10. UU No. 18 Tahun 2008 11. UU No. 28 Tahun 2009 12. PP No. 20 Tahun 1968 13. PP No. 56 Tahun 2005 14. PP No. 58 Tahun 2005 15. PP No. 38 Tahun 2007 16. PP No. 69 Tahun 2010 17. Perpres No. 1 Tahun 2007 18. Perda Rejang Lebong No. 7 Tahun 2005 19. Perda Rejang Lebong No. 5 Tahun 2007 20. Perda Rejang Lebong No. 2 Tahun 2008 21. Perda Rejang Lebong No. 3 Tahun 2008
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011.
Mencabut Perda Nomor 21 Tahun 1998
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521