Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 61 Tahun 2016

Pejabat Penyusunan dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran TA 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD TA 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Untuk kelancaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 pada masa transisi peralihan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati menugaskan Kepala SKPD sebagai Pejabat Penyusun dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 sebelum ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pejabat Penyusun dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud meliputi: a. Renja SKPD; b. RKA Tahun Anggaran 2017;dan c. DPA Tahun Anggaran 2017. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud meliputi : a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2016; b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016; c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2016; dan d. Laporan Inventaris Barang Milik Daerah. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud meliputi : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan operasional; c. laporan perubahan ekuitas; d. neraca;dan e. catatan atas laporan keuangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyusunan dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran TA 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD TA 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

08 November 2016

Tanggal Pengundangan

08 November 2016

Tanggal Berlaku

08 November 2016

Sumber

BD No. 61

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 61 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENYUSUN DAN PENANGGUNGJAWAB DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2017 SERTA LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Dokumen perencanaan dan anggaran

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD No. 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pejabat Penyusunan dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran TA 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD TA 2016

ABSTRAK:

bahwa guna kelancaran pengelolaan keuangan daerah pada masa transisi penyelenggaraan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ke penyelenggaraan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Penyusun dan Penandatanganan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;
1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sang Tahun 2013-2018; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Untuk kelancaran pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 pada masa transisi peralihan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati menugaskan Kepala SKPD sebagai Pejabat Penyusun dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 sebelum ditetapkannya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pejabat Penyusun dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud meliputi: a. Renja SKPD; b. RKA Tahun Anggaran 2017;dan c. DPA Tahun Anggaran 2017. Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud meliputi : a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2016; b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2016; c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2016; dan d. Laporan Inventaris Barang Milik Daerah. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud meliputi : a. laporan realisasi anggaran; b. laporan operasional; c. laporan perubahan ekuitas; d. neraca;dan e. catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 61 Tahun 2016

Pejabat Penyusunan dan Penanggungjawab Dokumen Perencanaan dan Anggaran TA 2017 serta Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD TA 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT