Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 4 Tahun 2011

Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Nama, Objek, dan Subjek Pajak Bab III : Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Bab IV : Wilayah Pemungutan Bab V : Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Bab VI : Tata Cara Pembayaran Bab VII : Tata Cara Penagihan Bab VIII : Keberatan dan Banding Bab IX : Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Bab X : Sanksi Administratif Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XI : Kedaluwarsa Penagihan Bab XII : Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XIII : Ketentuan Khusus Bab XIV : Penyidikan Bab XV : Ketentuan Pidana Bab XVI : Ketentuan Peralihan Bab XVII: Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Asahan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kisaran

Tanggal Penetapan

16 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

16 Maret 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Asahan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 4_2011_Pajak Air Tanah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah sebagian dengan :

PERDA Kab. Asahan No. 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH - AIR TANAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf h dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah jenis Pajak Daerah yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa Pajak Air Tanah sangat potensial dalam Kabupaten Asahan, sebagai sumber pendapatan asli daerah, yang hasil pendapatannya dapat digunakan untuk mewujudkan Otonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 19 Tahun 2008.
Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Nama, Objek, dan Subjek Pajak Bab III : Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Bab IV : Wilayah Pemungutan Bab V : Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Bab VI : Tata Cara Pembayaran Bab VII : Tata Cara Penagihan Bab VIII : Keberatan dan Banding Bab IX : Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Bab X : Sanksi Administratif Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XI : Kedaluwarsa Penagihan Bab XII : Pembukuan dan Pemeriksaan Bab XIII : Ketentuan Khusus Bab XIV : Penyidikan Bab XV : Ketentuan Pidana Bab XVI : Ketentuan Peralihan Bab XVII: Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Hlmn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521