Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Nama, Objek, dan Subjek Pajak Bab III : Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bab IV : Wilayah Pemungutan Bab V : Saat Pajak Terutang Bab VI : Ketentuan Bagi Pejabat Bab VII : Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penelitian Bab VIII: Tata Cara Penagihan Bab IX : Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bab X : Keberatan, Banding dan Gugatan Bab XI : Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XII : Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan Bab XIII: Kedaluwarsa Penagihan Bab XIV: Ketentuan Khusus Bab XV : Penyidikan Bab XVI: Ketentuan Pidana Bab XVII:Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Asahan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kisaran

Tanggal Penetapan

16 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

16 Maret 2011

Tanggal Berlaku

16 Maret 2011

Sumber

LD.2011/NO.3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Asahan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 3_2011_Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ádalah jenis Pajak Daerah yang telah diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 19 Tahun 2008.
Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Nama, Objek, dan Subjek Pajak Bab III : Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Bab IV : Wilayah Pemungutan Bab V : Saat Pajak Terutang Bab VI : Ketentuan Bagi Pejabat Bab VII : Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penelitian Bab VIII: Tata Cara Penagihan Bab IX : Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bab X : Keberatan, Banding dan Gugatan Bab XI : Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Bab XII : Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan Bab XIII: Kedaluwarsa Penagihan Bab XIV: Ketentuan Khusus Bab XV : Penyidikan Bab XVI: Ketentuan Pidana Bab XVII:Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2011.
32 Hlmn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT