Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2023

Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pilar pencegahan Stunting; b. penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; c. peran Pemerintah Daerah; d. peran Pemerintah Nagari; e. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; f. peran kelembagaan masyarakat Nagari; g. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku; h. pembinaan dan pengawasan; i. penghargaan; dan j. pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2023 tentang Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Parit Malintang

Tanggal Penetapan

22 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2023

Tanggal Berlaku

22 Desember 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 23

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup no 23 tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Padang Pariaman No. 37 Tahun 2021 tentang Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kesehatan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK:

bahwa pevalensi stunting yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul dan produktif perlu dilakukan fokus pencegahan, dan percepatan penurunan stunting; bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu disusun strategi percepatan penurunan stunting di Daerah; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan stunting perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Padang Pariaman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan dan Pencegagan Stunting Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pilar pencegahan Stunting; b. penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; c. peran Pemerintah Daerah; d. peran Pemerintah Nagari; e. koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; f. peran kelembagaan masyarakat Nagari; g. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku; h. pembinaan dan pengawasan; i. penghargaan; dan j. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
43 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2023

Strategi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT