Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 56 Tahun 2023

Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa bertujuan mewujudkan Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa yang meliputi jenis Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa, mekanisme Transaksi Non Tunai, dan pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kendal

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Kendal

Tanggal Penetapan

13 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

13 Desember 2023

Tanggal Berlaku

01 Januari 2024

Sumber

BD.2023/NO.56

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kendal

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Kendal Tahun 2023 No 56_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Transaksi Non Tunai

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2023/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Desa; bahwa pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran/transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa bertujuan mewujudkan Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa yang meliputi jenis Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa, mekanisme Transaksi Non Tunai, dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521