Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010

Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Prinsip Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab IV Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab V Kriteria Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab VI Dasar Penilaian Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab VII Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Memperoleh Insentif Dan Kemudahan Bab VIII Bentuk Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Kajen

Tanggal Penetapan

14 Oktober 2010

Tanggal Pengundangan

14 Oktober 2010

Tanggal Berlaku

14 Oktober 2010

Sumber

LD.2010/NO.10

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab. Pekalongan Tahun 2010 No 3.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Insentif

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menarik investor dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan pemberian insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat dan atau penanam modal; bahwa agar pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan penanaman modal oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan perundang-undangan, maka diperlukan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud Dan Tujuan Bab III Prinsip Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab IV Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab V Kriteria Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab VI Dasar Penilaian Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab VII Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Memperoleh Insentif Dan Kemudahan Bab VIII Bentuk Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2010.
10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010

Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT