Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2023

Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Destinasi Pariwisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis retribusi, destinasi pariwisata, pemungutan retribusi, pembelian, pembayaran dan penyetoran retribusi, petugas pemungut retribusi, pengawasan, ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Destinasi Pariwisata

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

20 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

20 Maret 2023

Tanggal Berlaku

20 Maret 2023

Sumber

BD 2023/Nomor 33

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

33 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Pangandaran No. 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tata-kelola-pemungutan-retribusi-di-destinasi-pariwisata

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2023/Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Destinasi Pariwisata

ABSTRAK:

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, dalam upaya meningkatkan efektivitas, akuntabilitas pelayanan dan optimalisasi tata kelola pemungutan retribusi di destinasi pariwisata serta optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 2 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP no. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perda No. 32 Tahun 2016; Perda No. 36 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2018; Perbub No. 28 Tahun 2016; Perbub No. 33 Tahun 2019; Perbub No. 44 Tahun 2019; Perbub No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbub No. 41 Tahun 2022; Perbub No. 38 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis retribusi, destinasi pariwisata, pemungutan retribusi, pembelian, pembayaran dan penyetoran retribusi, petugas pemungut retribusi, pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
12 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2023

Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Destinasi Pariwisata

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT