Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Bandung
Nomor
52
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2016
Tempat Penetapan
Soreang
Tanggal Penetapan
10 Oktober 2016
Tanggal Pengundangan
10 Oktober 2016
Tanggal Berlaku
10 Oktober 2016
Sumber
BD 2016/54
Subjek
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Bandung
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 1 kali

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Bandung No. 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
  2. PERBUP Kab. Bandung No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Bandung No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan