Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2009

Pedoman Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender Dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/Kelurahan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender Dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/Kelurahan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pemalang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Pemalang

Tanggal Penetapan

12 Januari 2009

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2009

Tanggal Berlaku

12 Januari 2009

Sumber

BD.2009/NO.7

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pemalang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pemalang No 7 Tahun 2009_ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pedoman Pembentukan Dan Tata Kerja Unit

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2009/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender Dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan perlu ditempuh strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengarusutamaan gender dalam setiap agenda pembangunan dengan meningkatkan koordinasi setiap pelaksana kegiatan pengarusutamaan gender dalam setiap aspek pembangunan secara terpadu, maka perlu dibentuk kelembagaan pengarusutamaan gender diseluruh jenjang pemerintahan; bahwa dalam rangka pembentukan kelembagaan pengarusutamaan gender di desa/ kelurahan diperlukan adanya panduan guna terciptanya susunan organisasi dan tata kerja pengarusutamaan gender yang sesuai dengan kaidah yang berlaku serta selaras dengan situasi dan kondisi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/ Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009.
16 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2009

Pedoman Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengarusutamaan Gender Dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender Desa/Kelurahan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT