Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017

Tata Naskah Dinas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Berisi ketentuan umum Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari : a. jenis dan format Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. kewenangan penandatanganan; dan d. pengamanan Naskah Dinas.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas

T.E.U.

Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Bentuk Singkat

Peraturan BNPT

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

21 November 2017

Tanggal Berlaku

21 November 2017

Sumber

BN 2017 (1648) : 142 hlm

Subjek

TERORISME - PEDOMAN PENULISAN/TATA NASKAH DINAS

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan BNPT NO. 1 Tahun 2017_compressed-1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Peraturan BNPT No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA NASKAH DINAS

2017

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 1, BN 2017 (1648) : 142 hlm

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Naskah Dinas

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu pengaturan tata naskah dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; b. bahwa beberapa jenis dan format tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 02/K.BNPT/7/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus diganti dan disesuaikan dengan pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme2017, No.1648 -2- tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
2017, No.1648 -2- tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397).
Berisi ketentuan umum Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari : a. jenis dan format Naskah Dinas; b. pembuatan Naskah Dinas; c. kewenangan penandatanganan; dan d. pengamanan Naskah Dinas.

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
eraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER- 02/K.BNPT/7/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dicabut
142 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521