Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo No. 11 Tahun 2015

Pelayanan Kesehatan RSUD Waluyo Jati Kraksan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasien yang dilayani di RSUD terdiri dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional, pasien umum, pasien miskin dan tidak mampu serta pasien lainnya. Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kendali biaya dan kendali mutu. Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan medis pasien Pasien yang dirujuk dari Pelayanan Tingkat Dasar ke RSUD harus disertai rujukan dan dilaksanakan berdasar sistem rujukan berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penatausahaan keuangan hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan melalui PPK-BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Waluyo Jati Kraksan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kraksaan

Tanggal Penetapan

05 Januari 2015

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD No 11 Seri G1

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

11.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KESEHATAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD No 11 Seri G1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Waluyo Jati Kraksan

ABSTRAK:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan pelayanan Rumah Sakit yang dilaksanakan secara efektif dan efesien ; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965: UU No 29 Tahun 2004: UU No 33 Tahun 2004: UU No 40 Tahun 2004: UU No 25 Tahun 2009: UU No 36 Tahun 2009: UU No 44 Tahun 2009: UU No 12 Tahun 2011: UU No 24 Tahun 2011: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2014: PP No 32 Tahun 1996: PP No 58 Tahun 2005: PP No 65 Tahun 2005: PP No 38 Tahun 2007: PP No 101 Tahun 2012: Permenkes No 69 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan No 59 Tahun 2014: Permenkes No 71 Tahun 2013: Permenkes No 228 Tahun 2002: Perda Prov Jawa Timur No 11 Tahun 2005: Perda Prov Jawa Timur No 4 Tahun 2008: Pergub Jawa Timur No 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub Jawa Timur No 62 Tahun 2012: Pergub Jawa Timur No 45 Tahun 2011: Perda Kab. Prbolinggo No 9 Tahun 2007sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2013: Perda Kab. Probolinggo No 5 Tahun 2011: Perda Kab. Probolinggo No 4 Tahun 2013.
Pasien yang dilayani di RSUD terdiri dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional, pasien umum, pasien miskin dan tidak mampu serta pasien lainnya. Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kendali biaya dan kendali mutu. Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan medis pasien Pasien yang dirujuk dari Pelayanan Tingkat Dasar ke RSUD harus disertai rujukan dan dilaksanakan berdasar sistem rujukan berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Penatausahaan keuangan hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan melalui PPK-BLUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521