Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah. Daerah. memuat antara lain ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; a. asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; iuran dan tata cara pembayaran; kerjasama, koordinasi dan pembiayaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan sanksi administratif.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021 tentang JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

01 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

01 Desember 2021

Tanggal Berlaku

01 Desember 2021

Sumber

LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 4 Seri E

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

jaminan sosial

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Tulungagung Tahun 2021 Nomor 4 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara diwujudkan dengan memberikan perlindungan melalui jaminan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa setiap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraannya ; c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ; 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; 9 . Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019.
Materi pokok: mengatur mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah. Daerah. memuat antara lain ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; a. asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; iuran dan tata cara pembayaran; kerjasama, koordinasi dan pembiayaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
jumlah 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT