Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022

Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Produk Hukum Daerah Bab III Perencanaan Bab IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Bab V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan Bab VI Pembahasan Produk Hukum Daerah Bab VII Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Bab VIII Evaluasi Raperda Bab IX Noreg Bab X Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi Bab XI Pembatalan Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab XII Klarifikasi Perda Bab XIII Penyebarluasan Bab XIV Partisipasi Masyarakat Bab XV Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Bab XVI Ketentuan Lain-Lain Bab XVII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Grobogan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Purwodadi

Tanggal Penetapan

18 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2022

Sumber

LD.2022/NOMOR.6

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 6 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pembentukan produk hukum

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan serta dalam rangka menjamin kepastian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Daerah membentuk Peraturan Daerah dan peraturan teknis serta penetapan turunannya, yang disusun berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, pengaturannya masih bersifat umum, sehingga perlu disusun peraturan yang lebih teknis sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Produk Hukum Daerah Bab III Perencanaan Bab IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Bab V Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan Bab VI Pembahasan Produk Hukum Daerah Bab VII Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Bab VIII Evaluasi Raperda Bab IX Noreg Bab X Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi Bab XI Pembatalan Peraturan Bupati dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab XII Klarifikasi Perda Bab XIII Penyebarluasan Bab XIV Partisipasi Masyarakat Bab XV Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Bab XVI Ketentuan Lain-Lain Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
134 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521