Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 82 Tahun 2021
Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakPeraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan, santunan duka cita, bantuan kecacatan, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan bahan bangunan, bantuan usaha ekonomi produktif, besaran dan tata cara penyampaian bantuan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Purbalingga
Nomor
82
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Purbalingga
Tanggal Penetapan
19 April 2021
Tanggal Pengundangan
19 April 2021
Tanggal Berlaku
19 April 2021
Sumber
Berita Daerah Tahun 2021
Subjek
BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Bidang
Halaman ini telah diakses 1 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
-
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 35 Taahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Purbalingga.
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan