Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008

Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purbalingga

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Purbalingga

Tanggal Penetapan

19 Mei 2008

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2008

Tanggal Berlaku

22 Mei 2008

Sumber

LD.2008/No.11

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Nomor-11-Tahun-2008_tentang_Penetapan_Urusan_Pemerintahan_Daerah_Kab__Purbalingga.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penetapan-urusan-pemerintahan-daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai semangat demokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kejelasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang No. 13 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.
Peraturan ini mengatur fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2008.
12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521