Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2019

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah berazaskan iman dan taqwa berdasarkan ajaran agama, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2019 tentang OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nganjuk

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Nganjuk

Tanggal Penetapan

14 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2019

Tanggal Berlaku

18 Maret 2019

Sumber

BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 13

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 13-2019 SALINAN566.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK

ABSTRAK:

a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan infak dan sedekah bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran agama, sangat potensial berperan aktif mewujudkan kehidupan sosial keagamaan masyarakat lebih berkualitas dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama umat, sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
Pengumpulan zakat, infak dan sedekah berazaskan iman dan taqwa berdasarkan ajaran agama, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521