Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021

Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Daerah di Kota Pasuruan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk sistem pelaporan transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik. Penerapan sistem pelaporan online pajak daerah dilaksanakan atas dasar: a. sasaran penyelenggaraan sistem pelaporan; b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung; c. pemasangan, penambahan dan penghentian pemasangan perangkat sistem pelaporan; d. data transaksi usaha wajib pajak; e. dokumen SPTPD; dan f. kewajiban dan larangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Daerah di Kota Pasuruan

T.E.U.

Indonesia, Kota Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pasuruan

Tanggal Penetapan

06 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2021

Tanggal Berlaku

06 Juli 2021

Sumber

BD Kota Pasuruan Tahun 2021 No 33

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali.33-2021 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Daerah di Kota Pasuruan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak DAERAH

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD Kota Pasuruan Tahun 2021 No 33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Daerah di Kota Pasuruan

ABSTRAK:

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (self assesment), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu melaporkan data transaksi yang menjadi acuan dasar pengenaan pajak yang bersangkutan; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Daerah di Kota Pasuruan;
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954; UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 46 Tahun 1982; PP No 55 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; PP No 71 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kota Pasuruan No 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Pasuruan No 8 Tahun 2010; Perda Kota Pasuruan No 10 Tahun 2010; Perda Kota Pasuruan No 22 Tahun 2010; Perda Kota Pasuruan No 2 Tahun 2011; Perda Kota Pasuruan No 3 Tahun 2011; Perda Kota Pasuruan No 7 Tahun 2016.
Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk sistem pelaporan transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik. Penerapan sistem pelaporan online pajak daerah dilaksanakan atas dasar: a. sasaran penyelenggaraan sistem pelaporan; b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung; c. pemasangan, penambahan dan penghentian pemasangan perangkat sistem pelaporan; d. data transaksi usaha wajib pajak; e. dokumen SPTPD; dan f. kewajiban dan larangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021

Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Daerah di Kota Pasuruan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT