Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Jenis Golongan Retribusi, Nama Objek Subjek Retribusi, Cara ukur pengunaan jasa, Besaran dan Tarif Retribusi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wonosobo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Wonosobo

Tanggal Penetapan

06 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

08 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

08 Agustus 2011

Sumber

LD Tahun 2011 No.4/TLD No.4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NO_4.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta seluruh perubahannya
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan beserta seluruh perubahannya
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta perubahannya
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga beserta seluruh perubahannya
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi-jasa usaha

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2011 No.4/TLD No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat; b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah; c. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Gangguan Sbt. Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Jenis Golongan Retribusi, Nama Objek Subjek Retribusi, Cara ukur pengunaan jasa, Besaran dan Tarif Retribusi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta seluruh perubahannya; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan beserta seluruh perubahannya; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir beserta perubahannya; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga beserta seluruh perubahannya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521