Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2021

TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi: a. tata pemerintahan yang baik; b. nondiskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi anak; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan e. penghargaan terhadap pandangan anak.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2021 tentang TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

06 September 2021

Tanggal Pengundangan

06 September 2021

Tanggal Berlaku

06 September 2021

Sumber

LD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 2

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No-2_2021-tentang-Kabupaten-Layak-Anak.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN ANAK

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kabupaten Lumajang Tahun 2021 No 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK:

a. bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi harus dilindungi; b. bahwa dalam upaya memenuhi dan melindungi Hak Anak harus diintegrasikan dan dijabarkan dalam strategi pembangunan dan program yang berperspektif pada pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terencana terpadu, menyeluruh serta berkelanjutan; c. bahwa untuk menjamin pengakuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak maka diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha; d. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan membangun Kabupaten Layak Anak; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu mengatur Kabupaten Layak Anak dengan Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 4 Tahun 1979; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 17 Tahun 2016; UU No 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 ; UU No 23 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 11 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 8 Tahun 2016; PP No 33 Tahun 2012; PP No 109 Tahun 2012; PP No 61 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; kepres No 36 Tahun 1990; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 2 Tahun 2018; Perpres No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011; Permenkes No 51 Tahun 2013; Permensos No 21 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permenkes No 12 Tahun 2017; Perda Prov Jawa Timur No 2 Tahun 2014; Perda Kab. Lumajang No 15 Tahun 2016.
Pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi: a. tata pemerintahan yang baik; b. nondiskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi anak; d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan e. penghargaan terhadap pandangan anak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2021

TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT