Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan angka 9a, angka 9b, angka 9c, angka 9d, angka 9f pada Pasal 1, perubahan Pasal 2.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

17 November 2019

Tanggal Pengundangan

17 November 2019

Tanggal Berlaku

17 November 2021

Sumber

BD.2019/NO.55

Subjek

TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

perwal54_2019(ketik).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tarif bus rapid transit

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2019/NO.55

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 19 ayat (1) huruf a yang berbunyi Pemerintah dan Masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya untuk lanjut usia untuk pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai hak tertentu bagi veteran yang berbunyi keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang; bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas, efektifitas, pengenaan Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang terhadap Lanjut Usia dan Veteran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarip Bus Rapid Transit Trans Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyisipan angka 9a, angka 9b, angka 9c, angka 9d, angka 9f pada Pasal 1, perubahan Pasal 2.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 diubah.
7 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521