Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2021

Kementerian Investasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) tata kerja; dan 4) pendanaan Kementerian Investasi. Kedudukan Kementerian Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh menteri. Dalam memimpin kementeriannya, Menteri Investasi dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Kementerian Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Presiden (Perpres)

Bentuk Singkat

Perpres

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

29 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

29 Juli 2021

Tanggal Berlaku

29 Juli 2021

Sumber

LN.2021/No.159, jdih.setneg.go.id : 10 hlm.

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perpres Nomor 63 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kementerian Investasi

2021

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 63, LN.2021/No.159, jdih.setneg.go.id : 10 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kementerian Investasi

ABSTRAK:

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Perpres tentang Kementerian Investasi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) tata kerja; dan 4) pendanaan Kementerian Investasi. Kedudukan Kementerian Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang dipimpin oleh menteri. Dalam memimpin kementeriannya, Menteri Investasi dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Kementerian Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.
Susunan organisasi Kementerian Investasi terdiri atas Sekretariat Kementerian dan beberapa Staf Ahli. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dibebankan pada APBN.
Kementerian Investasi dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2021

Kementerian Investasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT