Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; Ketentuan Umum ,Maksud ,tujuan dan prinsip,sumber dana alokasi dana desa,pembagian dan penghitungan alokasi dana desa ,penyaluran alokasi dana desa,penggunaan alokasi dana desa ,penghasilam tetap dan tunjangan serta penerimaan lainya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa dan intensif BPD,kekuasaan pengelolaan keuangan desa,pengelolaan keuangan desa,Pembinaan dan pengawasaan ,sanksi,kerugian keuangan ,ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

17 Februari 2020

Tanggal Pengundangan

18 Februari 2020

Tanggal Berlaku

18 Februari 2020

Sumber

BD.2020/NO.15

Subjek

DESA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Okut No 15 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PETUNJUK - TEKNIS - PENGGUNAAN ,- PELAKSANAAN DAN PENETAPAN - RINCIAN - ALOKASI - DANA - DESA (ADD) - TAHUN 2020 - KABUPATEN - OGAN - KOMERING - ULU - TIMUR

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2020/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah; melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah :UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2017;PP No 11 Tahun 2019;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 112 Tahun 2014;Permendagri No 114 Tahun 2014;Permendagri No 80 Tahun 2015;Permendagri No 20 Tahun 2018;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan t5ransmigrasi nomor 1 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan trransmigrasi nomor 2 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 ;Peraturan menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal dan traansmigrasi Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Meteri keuangan Nomor 8/PMK.07/2020;Permendagri No 119 Tahun 2019;Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri ,Meteri Keuangan Meteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Meteri Perencana Pembangunan Nasional /kepala badan perencana pembangunan nasional nomor ;116 tahun 2017;peraturan kepala lembanga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintahan No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang /jasa pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015;Perda No 5 Tahun 2019;Perbup No 33 Tahun 2016;sebagaimana telah diubah dengan Perbup No 8 tahun 2018;Perbup No 70 Tahun 2018;Perbup No 71 Tahun 2018
Materi pokok dalam peraturan ini adalah ; Ketentuan Umum ,Maksud ,tujuan dan prinsip,sumber dana alokasi dana desa,pembagian dan penghitungan alokasi dana desa ,penyaluran alokasi dana desa,penggunaan alokasi dana desa ,penghasilam tetap dan tunjangan serta penerimaan lainya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa dan intensif BPD,kekuasaan pengelolaan keuangan desa,pengelolaan keuangan desa,Pembinaan dan pengawasaan ,sanksi,kerugian keuangan ,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020.
33 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521