Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011
Retribusi Jasa Umum
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakJenis Retibusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; c. Retribusi Penqqantian Biaya Cetak Peta; d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan e. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Bengkulu
Nomor
9
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2011
Tempat Penetapan
Bengkulu
Tanggal Penetapan
21 Oktober 2011
Tanggal Pengundangan
24 Oktober 2011
Tanggal Berlaku
24 Oktober 2011
Sumber
Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Bidang
Halaman ini telah diakses 1 kali
STATUS PERATURAN
Dicabut dengan :
-
PERDA Prov. Bengkulu No. 7 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Diubah dengan :
-
PERDA Prov. Bengkulu No. 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
-
PERDA Prov. Bengkulu No. 11 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
-
PERDA Prov. Bengkulu No. 4 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan