Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, perencanaan penanaman modal, promosi penanaman modal, bidang usaha penanaman modal, bentuk badan usaha penanaman modal, pengesahan danperizinan berusaha, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, lokasi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan penanaman modal, ketenagakerjaan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi dan pelaporan, serta sanksi administratif;
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat