Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum; Asas (berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia), Maksud (menciptakan kesetaraan dan keadilan gender) dan Tujuan Peraturan;. Penyusunan Rencana Kebijakan; Prasyarat Pelaksanaan PUG; Komitmen; Kebijakan; Kelembagaan; Sumber Daya; Sistem Informasi dan Data Terpilih; Alat Analisis Gender; Partisipasi Masyarakat; Kebijakan, program dan Kegiatan Responsif Gender; Kerjasama Pelaksanaan PUG; Pembinaan dan Pengawasan; Penyusunan Rencana Kebijakan; Prasyarat Pelaksanaan PUG; Komitmen; Kebijakan; Kelembagaan; Sumber Daya; Sistem Informasi dan Data terpilih; Alat Analisis Gender; Partisipasi Masyarakat; Kebijakan, Program dan Kegiatan Responsif Gender; Kerjasama Pelaksanaan PUG; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

31 Agustus 2020

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 63

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-63_2020-tentang-Pedoman-Pelaksanaan-Pengarusutamaan-Gender.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

a. bahwa untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta untuk memperkecil kesenjangan antar gender diperlukan strategi yang dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui pengintegrasian pengarusutamaan gender; b. bahwa pengarusutamaan gender dipandang cukup efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlu diintegrasikan secara terpadu dan terkoordinasi pada program dan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Asas (berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia), Maksud (menciptakan kesetaraan dan keadilan gender) dan Tujuan Peraturan;. Penyusunan Rencana Kebijakan; Prasyarat Pelaksanaan PUG; Komitmen; Kebijakan; Kelembagaan; Sumber Daya; Sistem Informasi dan Data Terpilih; Alat Analisis Gender; Partisipasi Masyarakat; Kebijakan, program dan Kegiatan Responsif Gender; Kerjasama Pelaksanaan PUG; Pembinaan dan Pengawasan; Penyusunan Rencana Kebijakan; Prasyarat Pelaksanaan PUG; Komitmen; Kebijakan; Kelembagaan; Sumber Daya; Sistem Informasi dan Data terpilih; Alat Analisis Gender; Partisipasi Masyarakat; Kebijakan, Program dan Kegiatan Responsif Gender; Kerjasama Pelaksanaan PUG; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 63 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT