Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2 Tahun 2019

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM, TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, TUGAS DAN FUNGSI, JENIS DESA, KEKOSONGAN PERANGKAT DESA, PERSYARATAN PERANGKAT DESA DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI, SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA, TIM PEMANTAU PENGISIAN PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, MUTASI JABATAN, HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PENATAAN DUSUN, LARANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA KODE ETIK PERANGKAT DESA, PEMBERHENTIAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN SANKSI ADMINISTRATIF, PENGHASILAN, JAM KERJA, PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAH DESA
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor
2
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Tarutung
Tanggal Penetapan
31 Januari 2019
Tanggal Pengundangan
31 Januari 2019
Tanggal Berlaku
31 Januari 2019
Sumber
BD.2019/NO.3
Subjek
DESA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 1 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan