Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Perumahan; 3. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 4. Penyediaan Tanah; 5. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; 6. Sertifikasi dan Registrasi; 7. Pengembangan Kelembagaan; 8. Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi; 9. Penerapan Teknologi Rancang Bangun dan Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri; 10. Koordinasi, Kerja Sama, dan Kemitraan; 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; 12. Peran dan Pemberdayaan Masyarakat; 13. Pendanaan dan Pengembangan Sistem Pembiayaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

23 September 2019

Tanggal Pengundangan

24 September 2019

Tanggal Berlaku

24 September 2019

Sumber

LD.2019/NO.11

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 11 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2019/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

ABSTRAK:

bahwa untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan rumah masyarakat, keberadaan rumah layak huni, kekumuhan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat; bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Perumahan; 3. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 4. Penyediaan Tanah; 5. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; 6. Sertifikasi dan Registrasi; 7. Pengembangan Kelembagaan; 8. Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi; 9. Penerapan Teknologi Rancang Bangun dan Pengutamaan Penggunaan Produk Dalam Negeri; 10. Koordinasi, Kerja Sama, dan Kemitraan; 11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; 12. Peran dan Pemberdayaan Masyarakat; 13. Pendanaan dan Pengembangan Sistem Pembiayaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
33 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521