Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2019

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi ; 4. Penyelenggaraan Sistem Informasi; 5. Pengembangan Jasa Konstruksi; 6. Pemberdayaan; 7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; 8. Kelembagaan; 9. Koordinasi dan Kerja Sama; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Pendanaa: 12. Kewajiban dan Larangan: 13. Sanksi Administrasi: 14. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

27 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

28 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

28 Agustus 2019

Sumber

LD.2019/No.7

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda nomor 7.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa Jasa Konstruksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan masyarakat di Daerah yang adil dan makmur sehingga memerlukan perencanaan yang matang dan kehati- hatian dalam penyelenggaraannya; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jasa Konstruksi merupakan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah daerah provinsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi ; 4. Penyelenggaraan Sistem Informasi; 5. Pengembangan Jasa Konstruksi; 6. Pemberdayaan; 7. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; 8. Kelembagaan; 9. Koordinasi dan Kerja Sama; 10. Partisipasi Masyarakat; 11. Pendanaa: 12. Kewajiban dan Larangan: 13. Sanksi Administrasi: 14. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
17 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521