Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, memuat sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Dan Wewenang; 3. Pengelolaan Sampah Regional; 4. Kelembagaan; 5. Kerja Sama; 6. Perizinan; 7. Pendapatan; 8. Kompensasi Dampak Lingkungan; 9. Sistem Informasi; 10. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan; 11. Persampahan Regional; 12. Pembinaan Dan Pengawasan; 13. Partisipasi Masyarakat; 14. Pendanaan; 15. Penyelesaian Sengketa; 16. Larangan; 17. Sanksi Administratif; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

26 April 2018

Tanggal Pengundangan

30 April 2018

Tanggal Berlaku

30 April 2018

Sumber

LD.2018/No.08

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/No.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

Bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan melaksanakan pelayanan public dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah; bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik; bahwa dalam rangka mencegah permasalahan dan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengelolaan sampah dipandang perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di tingkat Daerah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan penanganan sampah regional dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, memuat sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Dan Wewenang; 3. Pengelolaan Sampah Regional; 4. Kelembagaan; 5. Kerja Sama; 6. Perizinan; 7. Pendapatan; 8. Kompensasi Dampak Lingkungan; 9. Sistem Informasi; 10. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan; 11. Persampahan Regional; 12. Pembinaan Dan Pengawasan; 13. Partisipasi Masyarakat; 14. Pendanaan; 15. Penyelesaian Sengketa; 16. Larangan; 17. Sanksi Administratif; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521